Menikah adalah salah satu momen paling krusial dalam perjalanan hidup manusia. Di Indonesia, bagi warga negara yang beragama Islam, pernikahan yang sah secara hukum negara wajib dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak-anak di masa depan. Namun, seringkali calon pengantin merasa bingung dengan prosedur birokrasi yang dianggap rumit. Artikel ini akan mengupas tuntas syarat menikah dari KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019.

Mengapa Harus Melalui KUA?

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mendaftarkan pernikahan di KUA, pasangan akan mendapatkan Buku Nikah. Dokumen ini adalah bukti otentik yang diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, hingga urusan perbankan dan waris.

Persyaratan Administratif Utama

Berdasarkan aturan terbaru, berikut adalah dokumen-dokumen yang wajib disiapkan oleh calon mempelai pria maupun wanita:

1. Dokumen dari Desa/Kelurahan

Sebelum datang ke KUA, calon pengantin harus mengurus surat pengantar dari pihak kelurahan atau desa sesuai domisili di KTP. Dokumen tersebut meliputi:

• Formulir N1: Surat Pengantar Nikah.

• Formulir N2: Surat Permohonan Kehendak Nikah.

• Formulir N4: Surat Persetujuan Mempelai.

2. Dokumen Identitas Diri

• Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon pengantin.

• Fotokopi Akta Kelahiran atau surat kenal lahir.

• Fotokopi KTP wali dan dua orang saksi.

• Izin tertulis dari orang tua (Formulir N5) bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun.

3. Pas Foto Terbaru

Siapkan pas foto dengan latar belakang warna Biru ukuran:

• 2×3 sebanyak 4 lembar.

• 4×6 sebanyak 2 lembar.

4. Surat Keterangan Kesehatan (Imunisasi TT)

Calon pengantin wanita wajib melampirkan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit yang menyatakan telah melakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT). Hal ini penting untuk kesehatan ibu dan calon bayi di masa depan.

Prosedur Pendaftaran di KUA

Setelah semua dokumen di tingkat desa/kelurahan lengkap, langkah selanjutnya adalah mendatangi KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan.

1. Pendaftaran (Minimal 10 hari kerja): Pendaftaran dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari H. Jika kurang dari 10 hari, calon pengantin harus meminta surat dispensasi dari kantor camat setempat.

2. Verifikasi Dokumen: Petugas KUA akan memeriksa kelengkapan berkas dan keaslian dokumen.

3. Pemeriksaan Nikah: Calon pengantin dan wali nikah akan dipanggil untuk diperiksa terkait rukun nikah, mahar, dan status pernikahan (apakah perjaka/gadis atau duda/janda).

4. Mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Calon pengantin sangat disarankan mengikuti kursus singkat mengenai manajemen keluarga dan psikologi rumah tangga yang diselenggarakan oleh KUA.

Biaya Pernikahan: Gratis atau Bayar?

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2014, biaya pernikahan diatur secara transparan:

• Rp 0 (Gratis): Jika prosesi akad nikah dilaksanakan di kantor KUA pada jam kerja (Senin – Jumat).

• Rp 600.000: Jika prosesi akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA (di rumah, gedung, atau masjid) atau di luar jam kerja. Biaya ini dibayarkan langsung ke bank persepsi atau melalui setor tunai/transfer, bukan diberikan kepada petugas KUA secara pribadi.

Ketentuan Khusus bagi Kondisi Tertentu

Beberapa kondisi memerlukan persyaratan tambahan agar pernikahan tetap sah secara hukum:

• Anggota TNI/POLRI: Wajib melampirkan Surat Izin Komandan (SIK).

• Status Duda/Janda: Wajib melampirkan Akta Cerai (jika cerai hidup) atau Surat Kematian Pasangan/N6 (jika cerai mati).

• Warga Negara Asing (WNA): Wajib melampirkan fotokopi paspor, visa, dan surat izin dari kedutaan negara asal yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

• Usia Minimum: Berdasarkan revisi UU Perkawinan, batas usia minimal baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Jika di bawah usia tersebut, wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pendaftaran Online: SIMKAH Web

Di era digital, Kementerian Agama telah meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Calon pengantin dapat melakukan pendaftaran awal secara mandiri melalui situs simkah4.kemenag.go.id. Melalui sistem ini, calon pengantin dapat mengecek jadwal ketersediaan penghulu dan mengunggah dokumen secara digital, sehingga proses di kantor KUA menjadi lebih cepat.

Melengkapi syarat menikah dari KUA mungkin terlihat melelahkan karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan. Namun, memandang ini sebagai langkah perlindungan bagi keluarga adalah cara berpikir yang tepat. Dengan administrasi yang tertib, hak-hak istri terjamin, identitas anak jelas di mata hukum, dan urusan rumah tangga di masa depan akan jauh lebih mudah.